Perjanjian Linggarjati: Khianat Belanda Berujung Agresi Militer 1
Perjanjian Linggarjati digelar 11-15 November 1946
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perundingan Linggarjati merupakan perundingan yang dilaksanakan antara bangsa Indonesia dengan Belanda pada era Kabinet Syahrir III, untuk menuju proses dekolonisasi Indonesia atas Belanda setelah kemerdekaan.
Perundingan Linggarjati juga merupakan salah satu perjuangan diplomasi bangsa Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, Indonesia juga sedang mencari dukungan internasional melalui PBB yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: DKI Temukan Objek Sejarah Abad 18, Saksi Bisu Kampung Penggilingan
1. Sejarah Perjanjian Linggarjati
Dikutip dari buku Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangan (1924-1968) karya Lin Nur Insaniwati, Perundingan Linggarjati bukanlah perundingan pertama yang dilakukan bangsa Indonesia dengan Belanda.
Sebelumnya, kedua negara pernah melakukan perundingan di Hooge Veluwe, Belanda, pada 14 sampai 25 April. Namun, perundingan ini mengalami kegagalan.
Kegagalan lantaran Belanda disibukkan dengan adanya pemilihan umum pada 17 Mei 1946. Sementara di Indonesia, Kabinet Syahrir II juga jatuh dan segera membentuk Kabinet Syahrir III pada Oktober 1946.
Tetapi kedua pihak segera berunding kembali pada 7 -14 Oktober 1946 mengenai gencatan senjata, dan menghasilkan suatu persetujuan gencatan senjata, serta dibentuknya komisi pengawas gencatan senjata yang terdiri dari wakil Inggris, Belanda, dan Indonesia.
Setelah itu dilakukan perundingan selanjutnya, yaitu Perundingan Linggarjati yang dilaksanakan di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Cirebon, pada 11 hingga 15 November 1946.
Perjanjian Linggarjati terdiri dari 17 pasal dan baru ditandatangani serta disahkan pada 25 Maret 1947di Malang, Jawa Timur, dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Baca Juga: Masjid dan Komunitas Muslim di Belanda Dimata-Matai Pemerintah