TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka, Pemerintahan Kota Malang Bisa Lumpuh

Hanya sisa 4 orang anggota saja yang tak jadi tersangka

IDN Times/Sukma Shakti

Surabaya, IDN Times - Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/9) dalam dugaan kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015. Sebelumnya mereka sudah diperiksa oleh penyidik KPK di Polresta Malang, Sabtu (1/9). 

Jika ditotal, jumlah anggota dewan Kota Malang yang saat ini sudah menjadi tersangka dalam kasus ini adalah sebanyak 41 orang. Sebab sebelumnya sudah ada 19 anggota DPRD yang juga terjerat dalam kasus serupa. Artinya, saat ini hanya 4 orang yang tak berstatus sebagai tersangka. Kondisi ini pun mengancam keberlangsungan pemerintahan di kota apel tersebut.

1. Pemerintahan Kota Malang shut down

ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Pengamat Pemerintahan Daerah dari Universitas Brawijaya Malang, Ngesti D Prasetyo mengatakan, jika semua tersangka ditahan, pemerintahan di sana terancam akan shut down atau lumpuh. Sebab, sisa orang tidak dapat menjalankan fungsi DPRD. "P-ABDP 2018 tidak bisa dibahas, KUAPPAS 2019 dan APBD 2019 tidak bisa dilakukan, penetapan Perda tidak bisa dilakukan dan pengawasan tidak bisa dilaksanakan," jelasnya saat dihubungi IDN Times, Senin (3/9).

Baca Juga: Polres Tangani Kasus Korupsi Eks Wali Kota Depok, Ini Kata Polda Metro

2. Kota Malang pada tahun 2019 akan stagnan

(Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang bersiap menjalani sidang kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015) ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Ngesti juga mengatakan kalau hal ini akan merugikan warga Kota Malang. Dia menilai sisi hukum otonomi daerah sudah pincang karena fungsi legislatif tidak lagi berjalan. Dia menyebut akan ada ancaman serius. "Pelayanan 2019 hanya dasar, inovasi tidak ada. Kota Malang Stagnan, DPRD Shut Down," kata Dosen Hukum Tata Negara ini

Baca Juga: Caleg Eks Napi Korupsi: Diloloskan Bawaslu, Ditolak KPU

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya