TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK Miliki "Amunisi" Baru untuk Berantas Korupsi

Buat nembakin tikus-tikus kantor

ANTARA FOTO/Wahyu Nugroho

Surabaya, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapatkan angin segar dalam upaya memerangi tindakan rasuah. KPK baru saja mendapatkan "amunisi" tambahan untuk memberantas korupsi. Melalui sebuah Peraturan Presiden, KPK kini tak hanya bisa menindak korupsi yang terjadi di pemerintahan, namun juga di swasta.

Baca juga: Curhat Fredrich Yunadi Selama di Rutan KPK: Santap Mie Instan Hingga Teh Bubble

1. Perpres BO sudah ditandatangani Presiden

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Senjata baru KPK tersebut adalah Perpres tentang Beneficial Ownership (BO) yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibenarkan oleh Pimpinan KPK, Laode M. Syarif. "Memang sudah ditandatangani. Adanya BO ini sekarang tiap perusahaan yang ingin mendaftarkan misalnya investasi di Jatim harus tahu siapa pemiliknya," ujar Laode, Rabu (7/3) di Surabaya.

2. BO bantu KPK, Polri dan Kejaksaan dalam menegakan hukum

ANTARA FOTO/Wahyu Nugroho

Laode menambahkan, adanya regulasi ini akan membuat perusahaan yang mengikuti proyek atau pun tender tidak bisa lagi menggunakan nama fiktif. Hal ini nantinya juga sangat membantu pemerintah dalam proses monitoring atau pengawasan. "Karena harus menyebutkan jelas namanya. Sehingga semua bisa mengelola, mulai dari KPK, Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

3. Hanya ada beberapa negara yang punya BO

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho

Lebih lanjut, Laode menyebutkan saat ini yang sudah memiliki aturan BO hanya beberapa negara saja. "Inggris, Singapura, Spanyol dan Itali sudah punya tapi terbatas. Indonesia sebentar lagi sama dengan mereka, jadi mau daftar perusahaan harus mengetahui siapa pemilik dr perusahaan ini," ungkapnya. 

Baca juga: Pesan KPK Kepada Finalis Puteri Indonesia: Cerita Lalu Jangan Terulang Kembali

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya