Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawwarah Wahid mengatakan, dampak COVID-19 bagi Indonesia akan berpengaruh bagaimana masyarakat menilai seorang pejabat publik. Hal ini juga diperkuat dengan munculnya survei menjelang Pilpres 2024.
"Menurut saya, pandemik COVID-19 ini dampaknya nanti akan ada pada pemilihan-pemilihan pejabat publik berikutnya," ungkap Alissa dalam webinar IDN Times bertajuk New Normal or The Great Reset: Life After Pandemic COVID-19, Selasa (9/6).
Baca Juga: Buka-bukaan Cara Ridwan Kamil Atasi Pandemik COVID-19 di Jawa Barat
1. Ada 4 kriteria kredibilitas seorang pemimpin
IDN Times/Panji Galih Aksoro Dengan merujuk dari teori Stephen Covey Jr, menurut Alissa, ada 4 kriteria kredibilitas bagi seorang pemimpin. Pertama, bagaimana karakter atau integritasnya, lalu yang kedua ialah itikad.
Dalam kriteria itikad, Alissa menilai, jila kepala daerah dinilai oleh publik sebagai genuine untuk kemaslahatan publik, maka elektabilitasnya akan meroket dengan cepat.
"Walau pun dia gak kelihatan punya strategi yang scientific, tapi kalau genuine, dan itu yang sebetulnya Pak Ganjar (Gubernur Jateng) kelihatan genuine. Ketika pergi ke warung, ke pasar, dan lain-lain itu. Itu yang menjadi ukuran," kata Alissa.
2. Kapabilitas dan track record juga menjadi kriteria seorang pemimpin
IDN Times/Panji Galih Aksoro Kriteria ketiga adalah kapabilitas. Alissa mencontohkan, kapabilitas ini dilihat apakah seorang pemimpin tidak terjebak dengan blind spot dirinya. Berdasarkan riset, kata Alissa, semakin tinggi posisi pemimpin tersebut, maka semakin besar blind spot-nya.
"Blind spot-nya misalnya gini, 'Ya aku nyampe titik ini karena prestasiku, jadi yang lain jangan ngajarin aku, aku yang paling tahu situasinya'," katanya mencontohkan.
"Sementara, orang-orang pemimpin yang hebat itu dia akan membuka pintu, informasinya datang dari mana-mana. Sehingga, kebijakan yang dia buat akan lebih komprehensif lebih dekat dengan situasi lapangan," sambungnya.
Dan kriteria keempat, track record seorang pemimpin. Menurut Alissa, great reset yang paling besar bagi bangsa Indonesia adalah di mana masyarakat betul-betul mengukur track record seorang pemimpin.
"Apakah si pemimpinnya yang selama ini dia pilih itu memang sesuai harapan, menunjukkan eligility atau kelincahan, menunjukkan flexibility atau adaptif, apakah dia adaptif terhadap situasinya, dan menunjukkan responsivitas atau reaktivitas," ujarnya.
"Kalau reaktif tuh begini, publik ngomong A langsung bereaksi, terus bikin kebijakannya, disesuaikan. Tetapi kalau responsif, maka dia ngukurnya agak panjang. Mengukurnya dari kemaslahatan masyarakatnya secara umum, kebijakan yang lebih fokus. Terakhir, dalam hal ini walk the talk. Itu yang sangat dilihat oleh publik," katanya menambahkan.
3. COVID-19 dinilai sebagai ajang mendulang dukungan elektoral jelang Pilpres 2024
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Dok. Humas Pemprov Jateng Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat pandemik COVID-19 sebagai ajang mendulang dukungan elektoral jelang Pilpres 2024. Dari survei yang ia lakukan selama 16-18 Mei 2020, aktor politik yang diuntungkan secara elektoral adalah kepala daerah.
“COVID-19 bisa mempengaruhi elektoral kepala daerah karena mereka bisa menunjukkan taringnya. Karena dua bulan terakhir medan penanganan COVID-19 bergeser tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” kata Burhan ketika memaparkan hasil temuannya, Minggu (7/6).
Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah jika Pilpres digelar hari ini, maka siapa yang Anda pilih? Sebenarnya, Prabowo Subianto masih menempati urutan pertama. Namun, angkanya hanya 14,1 persen, berkurang jauh bila dibandingkan dengan Februari lalu yaitu 22,2 persen.
Tren sebaliknya terjadi pada kepala daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menempati urutan kedua dengan angka 11,8 persen, naik dari Februari lalu 9,1 persen. Urutan kedua disusul oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan angka 10,4 persen, turun dari Februari lalu 12,1 persen. Disusul oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang juga meningkat pada Mei 2020 menjadi 7,7 persen dari sebelumnya 3,8 persen Februari 2020 silam.
Selain Anies, kepala daerah yang turun adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen pada Mei 2020.
Baca Juga: Anies, Ganjar, Emil, Raih Keuntungan Pilpres 2024 dari COVID-19?
