Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian kapolri dan wakapolri.
"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga: Genap 1 Tahun Menjabat Kapolri, Ini 7 Fakta Jenderal Idham Aziz
1. Dua nama itu disebut semakin serius dibahas kalangan istana
(Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kiri) melakukan salam komando dengan Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) usai saat serah terima jabatan (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi) Neta mengatakan gagasan itu semakin serius dibahas kalangan dekat Presiden Jokowi. Pembahasan dilakukan menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, usai Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama-nama calon kapolri kepada Jokowi.
Neta melanjutkan, usulan nama calon Kapolri itu diperkirakan sudah disampaikan Wanjakti Polri. Sementara usulan nama dari Kompolnas, diperkirakan baru diserahkan pada Jumat, 8 Januari 2021.
"Setelah mendapat usulan nama nama calon kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin, 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," ucapnya.
2. Kalangan internal Polri berharap Jokowi memilih jenderal senior
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (Dokumen Humas Polri) Di lingkungan Istana Kepresidenan, kata Neta, sudah mengerucut dua nama calon kapolri, yakni dari senior Akpol angkatan 1988 dan junior Akpol angkatan 1991. Sementara dari kalangan internal Polri, berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
"Begitu juga untuk posisi wakapolri, diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," ucap Neta.
Neta berujar, pada periode 2021 sampai 2024, Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, jenderal senior dengan nomor registrasi pusat (NRP) 65 yang masa tugasnya berakhir pada 2023.
"Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun pada tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya pada 2025 atau 2026. Dengan demikian, proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ujarnya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Jokowi diminta memilih kapolri yang mampu mengkonsolidasikan institusinya
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Neta menyampaikan, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga, kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," katanya.
Menurut Neta, Jokowi harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, melainkan juga harus mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
"Selain itu, figur yang dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga, keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin COVID-19 Rabu Pekan Depan
