KPK: Wajar Pedoman Pemeriksaan Jaksa Dicurigai Publik!

2. ICW menduga pedoman dikeluarkan terkait kasus Jaksa Pinangki

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana menduga, dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut, tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," katanya.

Kurnia menjelaskan, dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak termasuk Jaksa sekali pun, tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus.

Lalu Pasal 112 KUHAP juga telah mengatakan bahwa, penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun.

Lebih lanjut, ICW meminta agar penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, baik suap atau gratifikasi, yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari dapat ditangani oleh KPK.

"Mengingat lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan berupa koordinasi, supervisi, dan mengambil alih perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain. Hal ini penting untuk menjamin objektivitas penanganan perkara agar tidak terjadi nuansa konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut," tuturnya.