Sebanyak 32 Ribu Personel TNI/Polri Kawal Pengumuman Hasil Pemilu 2019

2. Pengamanan di KPU dibagi menjadi 4 ring

Pengamanan di KPU, lanjut Dedi, tetap sesuai dengan standard operation procedure (SOP), yaitu dengan membagi 4 ring. Ring 1 adalah di kantor KPU sendiri. Di mana ruang itu akan digunakan KPU untuk menyampaikan hasil secara terbuka dan diliput oleh seluruh media, dan bisa disaksikan oleh seluruh saksi.

"Itu penting, di ring 1 harus clear. Pengamanan harus ketat agar tidak mengganggu proses penyampaian yang akan disampaikan oleh KPU," kata Dedi.

"Kemudian, ring 2 berada di sekitar gedung. Masih dalam gedung itu juga masih dalam pengamanan secara ketat. Semua yang akan masuk harus betul-betul diverifikasi dengan Safety door, diperiksa manual dengan metal detector itu penting, sesuai SOP," katanya lagi.

Untuk ring 3, pengamanan akan difokuskan di halaman KPU. Seluruh kendaraan yang akan mau masuk ke KPU, kata Dedi, harus diperiksa. Dan yang terakhir, ring 4 pengamanan difokuskan di seluruh jalan.

3. Alasan Polri menerapkan pola pengamanan 4 ring

Dalam kesempatan itu, Dedi kemudian memaparkan alasan Polri menerapkan pola pengamanan tersebut. Hal itu disebabkan, adanya indikasi penyerangan yang akan dilakukan kelompok teroris Jaringan Ansharut Daulah (JAD) pada hari pengumuman tersebut.

"Karena sudah ada indikasi, beberapa minggu lalu kita sudah melakukan penangkapan terhadap JAD Lampung dan Bekasi. Dan pemeriksaan terhadap dua kelompok tersebut, mereka sepakat akan melakukan serangan saat massa kumpul di KPU tanggal 22 (Mei 2019). Ini perlu kita antisipasi secara maksimal," papar Dedi.

Dedi mengatakan, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri terus berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok teroris tersebut.

"Masih ada (kelompok teroris). Masih dalam pengejaran Densus 88. Dia bisa melakukan serangan sebelum tanggal 22 (Mei 2019) maupun saat tanggal 22 (Mei 2019) itu sendiri," jelas Dedi.

Selain itu, Polri melalui Direktorat Siber Mabes Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk terus melakukan kegiatan Cyber patroli di media sosial.

Hal itu dilakukan, guna memitigasi terhadap seluruh akun-akun yang menyebarkan konten berita hoaks atau konten berisi provokasi.

"Kita terus akan melakukan kerjasama. Kemenkominfo terus akan melakukan take down dan pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten tentang berita hoaks dan yang bisa membahayakan kesatuan bangsa. Itu terus kita lakukan," jelasnya.