Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditahan sejak usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. Hakim memutus Ahok bersalah dan terbukti menodai agama. Sehingga, ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
Usai sidang, Ahok dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Menanggapi hal tersebut, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam mengeluarkan pernyataannya.
Baca juga: Divonis Dua Tahun Penjara, Pendukung Ahok Menangis
Uni Eropa mencatat putusan hakim.
Uni Eropa mencatat keputusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok, pada tanggal 9 Mei 2017.
Indonesia diminta pertahankan pluralisme.
4foodfriendsandfun.yuku.com Uni Eropa senantiasa memuji kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sebagai bentuk demokrasi yang kuat. "Indonesia merupakan negara yang bangga atas tradisi toleransi dan pluralisme yang dimilikinya," tulis Uni Eropa dalam situs resminya. Uni Eropa mengimbau Indonesia terus mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang ada selama ini.
Uni Eropa dan Indonesia sepakat lindungi hak kebebasan berpendapat.
Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Di antaranya seperti kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, serta kebebasan berekspresi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Hak-hak asasi saling terkait.
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan Untuk mengingatkan Indonesia, Uni Eropa menekankan kembali bahwa kebebasan tersebut adalah hak-hak yang saling berketergantungan, saling terkait, dan saling melengkapi. Indonesia diharapkan dapat melindungi setiap orang beserta haknya untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu agama, kepercayaan, atau apapun yang sesuai dengan hukum HAM internasional.
Kriminaliasi penistaan agama menghalangi kebebasan berekspresi.
Uni Eropa secara konsisten telah menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan atau kebebasan beragama dan kepercayaan.
Baca juga: [BREAKING] Ahok Divonis Hukuman Dua Tahun Penjara
