PDIP Vs PKS Memanas, Wali Kota Depok Disebut Pakai Politik Buang Badan
Berawal dari tolak BBM naik, PDIP dan PKS di Depok memanas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Kritikan PDI Perjuangan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menguasai Kota Depok selama 18 tahun ditanggapi oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Dia mengatakan, masalah pembangunan Kota Depok seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk DPRD Kota Depok.
Idris pun meminta jika pembangunan dianggap gagal, politisi harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran aspirasi dan pokir yang dialokasikan pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.
Mendengar tanggapan Idris atas kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tersebut, PDI Perjuangan Kota Depok menuding Wali Kota Depok 2 periode itu menggunakan politik buang badan.
"Pak Idris melakukan politik buang badan dengan menyampaikan bahwa seolah-olah ada pihak lain yang tanggung jawab juga soal ini, siapa itu DPRD misalnya," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman kepada IDN Times, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: PDIP Serang Balik PKS, Sindir Kota Depok Tidak Berkembang
1. Pelaksanaan dan kewenangan penggunaan anggaran berada di Pemkot Depok
Ikravany menuturkan, DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Kota Depok dalam membangun Kota Depok. Namun pada pelaksanaan pembangunan, kewenangan berada di tangan Pemerintah Kota Depok.
"Dia (Idris) betul memang DPRD bagian Pemda, tapi jangan lupa tetap ekskutifnya Idris," tutur Ikravany.
Ikravany mengungkapkan, pada pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Depok memiliki anggaran untuk membangun Kota Depok. DPRD Kota Depok hanya mengajukan melalui anggaran aspirasi yang dimiliki anggota DPRD.
"Anggaran kan ada di mereka dan pelaksanaannya pun mereka," ungkap Ikravany.
Baca Juga: PKS Banggakan Angka Kemiskinan Depok, PDIP Sebut Naif