TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemkot Depok Pastikan Akan Coret Penerima KDS Tidak Tepat Sasaran

Wakil Wali Kota Depok sebut data penerima KDS diperbaiki

Kartu KDS yang menjadi polemik antara DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok. (Istimewa)

Depok, IDN Times - Pemerintah Kota Depok berusaha menyalurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kepada warga yang tidak mampu. Namun diakui, data penerima bantuan perlu diperbaiki. Untuk itu, Pemkot Depok meminta warga melaporkan apabila menemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Kota Depok  melakukan evaluasi dengan cara perbaikan data penerima KDS.

"Semua orang kan ingin merima bantuan baik yang tidak mampu maupun yang mampu, namun kami harus lebih selektif dalam penerima KDS,"  ujar Imam, Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga: Pemkot Depok Siap Perbaiki Jalan GDC, Bakal Habiskan Dana Rp16,9 M

1. Data penerima KDS bersifat dinamis bisa diubah

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono. (IDNTimes/Dicky)

Imam menuturkan, data penerima bantuan program KDS yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih bersifat dinamis. Data tersebut dapat diubah sesuai ketentuan dan fakta di lapangan.

"Jadi dinamis bukan statis, kalau ada penerima bantuan yang sudah meninggal, ya kami ganti dengan yang lain," tutur Imam.

Terkait tudingan yang sempat dilayangkan anggota DPRD Kota Depok bahwa data penerima tidak transparan, Imam menepis tudingan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Depok berusaha transparan dan apabila penerima bantuan tidak tepat sasaran dapat segera dilaporkan.

"Kami selalu perbaiki data, jika penerima sudah ada yang ekonomi mampu, maka kami ganti," terang Imam.

2. Laporan warga akan ditelusuri Dinsos

Pemerintah Kota Depok secara simbolis menyalurkan program KDS kepada warga tidak mampu di Balai Kota Depok. (Istimewa)

Imam menjelaskan, bila warga menemukan penerima bantuan program KDS tidak tepat sasaran, bisa melaporkan ke Dinas Sosial Kota Depok, dengan memberikan data lengkap penerima bantuan tidak tepat sasaran.

"Silakan laporkan ke Dinsos, nama penerima tidak tepat sasaran dan alamat, nanti kami telusuri laporan tersebut untuk menghindari hoaks," jelas Imam.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok berupaya memberikan rasa keadilan terhadap warga, dengan menghindari satu warga menerima dobel bantuan baik dari pemerintah pusat maupun Kota Depok.

"Jangan sampai ada sudah menerima bantuan pusat namun menerima juga bantuan KDS, itu yang tidak boleh," ungkap Imam.

Baca Juga: Polemik KDS, Pemkot Depok Siap Hadapi Interpelasi DPRD

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya