Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya menghapus ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar, untuk individu setelah menuai polemik.
Penghapusan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandangani pada 28 Juli 2021.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar Dicabut, Begini Kata Anggota Komisi IX
1. Vaksinasi COVID-19 diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia
(Ilustrasi) antrean untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, yang memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong.
"Dengan perubahan ini, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya, yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Vaksinasi Nasional COVID-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan," tulis Menkes yang dalam siaran tertulis diterima IDN Times, Senin (9/8/2021).
2. Vaksinasi Gotong Royong perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm
Petugas kesehatan menyiapkan suntikan vaksin virus corona (COVID-19) buatan Sinopharm, di Lima, Peru, Selasa (9/2/2021) (ANTARA FOTO/REUTERS/Sebastian Castaneda) Selain itu, Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7.5 juta penduduk usia di atas 18 tahun.
Hal tersebut berbeda dengan Program Vaksinasi Nasional COVID-19 gratis yang menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Novavax dengan sasaran lebih dari 200 juta penduduk usia di atas 12 tahun.
3. Perubahan aturan Vaksinasi Gotong Royong dihapus
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto) Dalam salinan Permenkes Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterima IDN Times, perubahan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 :
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.
(3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: a. Program Vaksinasi; atau b. Vaksinasi Gotong Royong.
(4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayar dengan bayaran/gratis.
(5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga, sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dibayar/gratis.
Baca Juga: Buruh Tolak Vaksinasi Gotong Royong dan Berbayar, Ini Alasannya
