Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama, menyayangkan kebijakan pemerintah yang membatalkan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di semua daerah selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia mengaku kurang setuju pembatalan dilakukan karena alasan target vaksinasi COVID-19 sudah meluas.
Diketahui, salah satu alasan pemerintah membatalkan PPKM Level 3 karena kondisi COVID-19 diklaim sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target.
"Alasan vaksin mencapai target itu kurang setuju. Kondisi COVID-19 membaik memang, tapi vaksinasinya masih belum bagus," kata Bayu dalam siaran tertulisnya, Jumat (10/12/2021).
Baca Juga: PPKM Level 3 Saat Nataru Dibatalkan, Ini Aturan Cegah Lonjakan COVID
1. Indonesia belum penuhi target vaksinasi
Petugas medis mengecek kesehatan warga sebelum disuntik vaksin COVID-19 saat vaksinasi massal di Stadion Sanaman Mantikei, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Makna Zaezar) Bayu menegaskan Indonesia belum memenuhi target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam capaian vaksinasi. WHO menargetkan vaksinasi COVID-19 sebesar 40 persen populasi.
"Saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Tanah Air baru sekitar 37 persen populasi dengan kondisi yang belum merata. Misalnya, jumlah lansia masih kurang sekali (yang dapat vaksin) dibandingkan dengan masyarakat umum dan pekerja," imbuhnya.
2. Perketat mobilitas dan aturan bepergian
PT Angkasa Pura II menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Bandara (Dok. IDN Times/PT Angkasa Pura II) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Kendati PPKM Level 3 batal, Bayu menilai pemerintah dalam beberapa kebijakan masih mengadopsi aturan untuk memperketat mobilitas. Salah satunya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah antigen 1x24 jam.
"Ini sangat bagus untuk membatasi mobilitas mereka yang belum mendapatkan vaksin risikonya lebih tinggi untuk tertular atau menjadi sakit dibandingkan yang sudah mendapatkan vaksin. Selain itu, aturan terkait perjalanan internasional juga diperketat sehingga baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan karena kasus impor," paparnya.
3. Pemerintah wajib tingkatkan 3T
Setelah pemakaman tim gugus akan gencarkan tracing kontak pasien RSJD untuk memutus mata rantai penyabaran. (IDN Times/Zulkifli Nurdin) Peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM ini menegaskan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap wajib meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment) menjelang periode Nataru. Sebab, meski mobilitas akan dibatasi, namun jalur darat via kendaraan pribadi masih mempunyai kemungkinan lolos dari pengetatan.
"Oleh sebab itu, program 3T tetap harus ditingkatkan terutama testing dan tracing diperkuat dengan menambah kapasitas khusus menjelang periode nataru, memastikan logistik di faskes mencukupi, aktivasi isoter dan RS lapangan serta memastikan nakesnya tersedia," terangnya.
Baca Juga: Wagub DKI Bersyukur PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Kenapa?
