Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih khawatir polemik vaksin Nusantara dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap vaksin yang sudah disediakan pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19.
"Vaksin yang disampaikan pemerintah itu sudah teruji dan diakui WHO. Memang efikasi vaksin paling rendah adalah tidak boleh lebih rendah dari 50 persen, ini sudah dilewatin semua," ujar Daeng dikutip dalam instagram resmi @ikatandokterindonesia, Kamis (15/4/2021).
Baca Juga: Satgas: Vaksin Nusantara Dikembangkan di AS, Uji Coba di Indonesia
1. IDI dorong pengembangan vaksin lokal tapi jangan sampai di luar prosedur standar
Daeng mengungkapkan pihaknya mendorong pengembangan vaksin lokal bahkan sebelum ada vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih. Meski demikian, Daeng menggarisbawahi vaksin yang dikembangkan harus sesuai prosedur keilmuan.
"Jika ada kebijakan untuk memfasilitasi setuju, tetapi kalau prosedur keilmuan, pengawasan mutu dan pengembangan vaksin itu tidak dilalui dengan baik kami tidak setuju karena kami khawatir melangkahi prosedur standar yang seharusnya dilakukan dalam rangka menjamin vaksin ini aman berkhasiat dan berkualitas, itu saya kira kita harus memegang bersama karena fungsi Badan POM sebagai otoritas," paparnya.
Baca Juga: BPOM: 20 dari 28 Relawan Uji Klinis I Vaksin Nusantara Alami KTD
2. Penelitian vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika
ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria Sementara itu Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan vaksin Nusantara merupakan jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia.
Wiku mengatakan pada prinsipnya semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari Badan POM terutama dalam aspek keamanan efikasi dan kelayakan selama memenuhi kriteria.
"Pemerintah akan memberikan dukungan, sehingga diharapkan tim pengembang vaksin nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait aksi ini dapat segera terselesaikan," ujarnya dipantau dalam Youtube BNPB, Kamis (15/4/2021).
3. BPOM sebut vaksin Nusantara tidak bisa dikembangkan dalam waktu cepat di Tanah Air
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Moch Asim) Sementara, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito mengatakan semua komponen untuk pembuatan vaksin Nusantara dengan metode sel dendritik diimpor dari Negeri Paman Sam. Komponen yang diimpor itu antara lain antigen, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GMSCF), medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan.
Penny mengatakan industri farmasi yang bekerja sama dengan AIVITA Biomedica Inc belum memiliki sarana produksi untuk produk biologi, maka sulit membayangkan vaksin Nusantara bisa dikembangkan dalam waktu cepat di Tanah Air.
"Butuh waktu sekitar 2-5 tahun untuk dikembangkan di Indonesia," ungkap Penny.
"CEO AIVITA Indonesia mengatakan mereka akan mengimpor obat-obatan sebelum produksi di Indonesia," tutur dia lagi.
Peneliti yang melakukan pengembangan vaksin Nusantara di Tanah Air juga didominasi oleh orang asing. Relawan yang diteliti adalah warga Indonesia. "Tetapi, mereka tidak dapat menunjukkan izin penelitian bagi peneliti asing di Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Teknologi Vaksin Nusantara dari AS, Bukti Bukan Inovasi Anak Bangsa
