TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

KSP Kutuk Perbudakan oleh Bupati Langkat, Dipastikan Dihukum Berat

Praktik perbudakan terungkap usai KPK tangkap Bupati Langkat

Sejumlah orang yang berada di dalam kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. (Dok. IDN Times/Istimewa)
Verified
Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

"Kami akan memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat-beratnya," kata Jaleswari di Bina Graha, Jakarta, Selasa (25/2/2022).

Jaleswari sangat mengapresiasi warga yang melaporkan hal ini ke Migrant Care, yang kemudian dilaporkan ke Komnas HAM.

"Partisipasi warga dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana yang keji seperti ini sangat kami apresiasi," kata Jaleswari.

Baca Juga: Polri: Kerangkeng Bupati Langkat Ukuran 6x6 M, Kapasitas 30 Orang

1. Hukum pelaku seberat-beratnya

Petugas menunjukkan barang bukti disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) saat konferensi pers terkait penetapan tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama lima orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jaleswari menambahkan, KSP juga berterima kasih kepada KPK yang menindak tegas dengan menangkap Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, sehingga praktik perbudakan yang tidak berperikemanusiaan ini segera terungkap.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Saya berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat, dengan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik korupsi dan perbudakan," kata mantan peneliti LIPI ini.

2. Praktik perbudakan dilakukan bertahun-tahun

Bupati Langkat Sumatra Utara tiba di Gedung KPK pada Rabu (19/1/2022) malam. (IDN Times/Aryodamar)

Jaleswari tidak membayangkan kejahatan perbudakan seperti yang dilakukan bertahun-tahun oleh Terbit Rencana Perangin Angin, tanpa diketahui masyarakat.

"Dan ini adalah tahun 2022," kata Jaleswari yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan.

Tindakan Bupati nonaktif Langkat ini melanggar berbagai perundang-undangan, baik KUHP, UU Tipikor, maupun UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan) yang diratifikasi Indonesia segera setelah memasuki masa reformasi 1998.

Baca Juga: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Bentuk Nyata Perbudakan Modern

Topik:
bupati langkat
KPK
Kantor Staf Kepresidenan
perbudakan
Update me
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Fahri Hamzah Nilai Prabowo Akan Menang Mudah di 2024

Sudan Tolak Pembicaraan Damai di Ethiopia

CISDI Kecam Pengesahan RUU Kesehatan karena Dinilai Tidak Transparan

Kemenko Polhukam Temukan Dugaan TPPU dalam Kisruh Ponpes Al Zaytun

KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Andhi Pramono saat Geledah di Batam

Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK, Langsung Ditahan?

Konflik Myanmar Jadi Isu Bahasan Retreat Menlu ASEAN

Panji Gumilang Tak Sadar Punya 256 Rekening Terkait Al Zaytun

Raih 4 Kali WTP Berturut-turut, Kepala BPIP: Wajib Beri Teladan

Pemprov DKI Sediakan 52 Unit Rusunawa untuk Warga Kolong Tol Angke