TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pejabat Disuntik Vaksin Booster, DPR: Melukai Hati Rakyat! 

Vaksin booster masih diprioritaskan untuk nakes

Tenaga kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Moderna. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik penggunaan vaksin dosis booster yang tidak tepat sasaran sebagai tindakan mencuri start yang tidak bertanggung jawab dan harus ditindak. 

"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes (tenaga kesehatan) yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak, " ungkapnya dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (26/08/2021).

Baca Juga: Lagi Ramai Booster Vaksin, Gubernur Kaltim Langsung Membantah

1. DPR minta pemerintah harus tegas

Petugas medis mengecek kesehatan warga sebelum disuntik vaksin COVID-19 saat vaksinasi massal di Stadion Sanaman Mantikei, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Menurut Netty, pemerintah harus bersikap tegas mengusut masalah ini, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," tambahnya.

Baca Juga: Para Pejabat Ini Ngaku ke Jokowi, Sudah Disuntik Vaksin Booster

2. Masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin

Warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Netty mengingatkan pemerintah jangan memberi contoh buruk pada rakyat dengan membuat surat edaran dan kemudian melanggarnya sendiri. 

"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang  yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien COVID-19," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Netty, semua pihak harus bisa menahan diri, karena masih banyak  rakyat yang belum disuntik vaksin.

"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" katanya.

Baca Juga: Ada Pejabat dapat Vaksin Booster, Ini Respons Menkes 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya