TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Rawan Korupsi, LaporCovid-19 Desak Pemerintah Buat Pusat Data Vaksin

Perpres pengadaan vaksin rawan korupsi

Vaksin Astrazeneca ( ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Verified
Dini Suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - LaporCovid-12 mendesak agar pemerintah membangun pusat data vaksin yang terbuka dan mudah diakses publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari korupsi dalam penyediaan vaksin virus corona di tubuh Kementerian Kesehatan.

Relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, menerangkan pusat data vaksin COVID-19 memuat informasi tentang pengadaan, mulai jumlah dosis yang sudah dibelanjakan hingga pola distribusi vaksin beserta wilayahnya.

"Informasi ini wajib disampaikan secara realtime dan di-update setiap hari sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Dulu gencar banget satu data vaksinasi COVID-19, tapi gak tahu deh sekarang ke mana," ujar Firdaus saat dihubungi IDN Times, Kamis (11/3/202).

Baca Juga: Holding BUMN Farmasi Segera Datangkan Vaksin Gotong Royong

Firdaus khawatir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin melalui badan usaha nasional maupun asing rawan korupsi. Menurutnya tidak ada prasyarat yang jelas.

"Karena penunjukkan secara langsung dari Kemenkes terhadap suatu badan usaha tanpa diikuti dengan prasyarat yang jelas," ucapnya.

1. Penunjukkan secara langsung tanpa diikuti prasyarat jelas

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

2. KPK kawal proses pengadaan hingga distribusi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyalami Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) usai melakukan audiensi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Dia menilai sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas tentang pengadaan vaksinasi mandiri. Tentunya, ini cukup berbahaya jika ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman atau kapasitas dalam pengadaan vaksin atau obat kesehatan lainnya.

"Artinya, siapa saja berhak, atau seluas-luasnya. Berkaca dari kasus bansos," imbuhnya.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Untuk itu, sebaiknya KPK bekerja lebih keras dengan pengawalan langsung, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi ke tangan masyarakat.

3. Tenaga kesehatan vaksin mandiri sebaiknya bantu program pemerintah

Seorang nakes di Puskesmas Penajam divaksinasi COVID-19 pertama oleh petugas vaksinator (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Firdaus pun mempertanyakan pelaksanaan vaksinasi mandiri yang diklaim tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah karena menggunakan tenaga kesehatan profesional. Ia heran kenapa tenaga profesional itu tidak dialihkan dulu ke program vaksinasi nasional agar bisa berjalan lebih cepat.

"Nah justru timbul pertanyaan baru, kenapa mereka tidak dialihkan saja ke program vaksinasi pemerintah agar lebih cepat,'' ujarnya

Baca Juga: Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19, KPK: Kami Terjunkan 10 Tim

Topik:
vaksin
Update me
vaksin COVID-19
COVID-19
vaksinasi
virus corona
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Mulai Selidiki Kasus Rocky Gerung

JakCard Bisa Top Up di Tokopedia, Langsung Diskon Rp26 Ribu

Polri Geledah Ponpes Al Zaytun Terkait Penistaan Agama Panji Gumilang

Batas Usia Capres-cawapres Digugat, Jokowi: Saya Tak Intervensi

Hakim Sebut Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo Seperti Lingkaran Setan

Selama 2023, Ada 949 Laporan Kasus Kekerasan Perempuan ke Kemen PPPA

Heru Temui Seribu Korban Kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan

Jokowi Pastikan Tak Bahas Politik Saat Bertemu Sandiaga Uno di Istana

Pesawat Smart Air Tergelincir di Bandara Kenyam Papua Pegunungan

PAN Nilai Elektabilitas Meroket Berkat Kerja Politik Zulhas