TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Risma Janji Sikat Penyalur Bansos yang Tidak Transparan

Harga komoditas di e-Warong ditemukan lebih mahal

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak kepada penerima Bantuan Sosial di Tangerang. (dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan bertindak tegas terhadap sejumlah kasus penyimpangan penyaluran bantuan di lapangan. Tindakan tersebut untuk memastikan hak penerima bantuan terpenuhi di tengah pandemik.

Risma menemukan beberapa kasus harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya.

"Pelakunya sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani. Kan kasihan mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," kata Risma dialam siaran tertulis, Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Bansos Disunat dan Ada Pungli Keresek, Risma: Jangan Takut Surati Saya

1. Kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal

Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Penyimpangan penyaluran bantuan yang tengah diproses yakni saat Risma berkunjung ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Risma saat itu kecewa menemukan harga komoditas yang mahal dan barang paket untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako di e-Warong.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-Warong bersaing dengan toko lain. Kan kasihan kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos.

2. Kepala daerah awasi untuk memastikan penerima dapat bantuan sesuai ketentuan

e-Warong di Kabupaten Purwakarta/dok kemensos

Risma juga menggali informasi dengan penerima bantuan Rudiyanto (48) untuk memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di e-Warong dibeli dengan harga wajar.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata imbuh Risma.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri, Risma: Bukan Kamu-Kamu, Gue-Gue

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya