Jaringan GUSDURian Desak Jokowi Evaluasi Tes Wawasan Kebangsaan KPK
TWK jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seleksi tersebut dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.
Permintaan evaluasi itu merupakan satu dari lima pernyataan sikap Jaringan GUSDURian sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid melalui pernyataan tertulisnya.
“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK," kata Alissa, Selasa (11/5/2021).
Baca Juga: Dinonaktifkan dari KPK, Novel: Tes Wawasan Kebangsaan Bermasalah!
1. Tes wawasan kebangsaan jangan jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas
Jaringan GUSDURian juga mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujar Jaringan GUSDURian dalam poin pertama pernyataan sikapnya.
Oleh karena itu, pada poin ketiga pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
"Kami meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," tegasnya.
Baca Juga: Novel Baswedan Dinonaktifkan KPK, Faisal Basri: Oligarki Harus Dilawan