TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Tindak Lanjuti EWG, Inilah Pendekatan Indonesia Terhadap Isu Prioritas

Indonesia berkomitmen mengatasi tiga isu prioritas tersebut

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut serta mengatasi tiga isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam Presidensi G20 India. (Dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times -- Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut serta mengatasi tiga isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam Presidensi G20 India.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan G20 untuk mengatasi tiga isu prioritas," kata Menaker saat memberikan pernyataan tentang Deklarasi dan Prioritas EWG pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 di Indore, India, Jumat (21/7/2023).

Baca Juga: Kemnaker Hadiri Pertemuan the 4th G20 EWG, Bahas 3 Isu Prioritas Ini

1. Berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas

Menaker saat memberikan pernyataan tentang Deklarasi dan Prioritas EWG pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 di Indore, India, Jumat (21/7/2023). (Dok. Kemnaker)

Menaker lantas berbagi perspektif dan pendekatan Indonesia terhadap tiga isu prioritas tersebut. Pertama, mengatasi kesenjangan keterampilan global.

Ia mengatakan, Indonesia percaya bahwa mengatasi kesenjangan keterampilan global memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-stakeholder.

Menurutnya, berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berkualitas, termasuk magang sangat penting dalam menyelaraskan dengan kebutuhan industri, serta tidak kalah pentingnya mempromosikan pengakuan kualifikasi pemagangan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

"Berdasarkan pengalaman Indonesia, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, kewirausahaan, inovasi, dan pengakuan keterampilan sangat penting untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dan memberdayakan individu di pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan membutuhkan kerja sama dengan serikat pekerja," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan entitas lainnya, termasuk UKM untuk memfasilitasi magang berkualitas, penilaian keterampilan, dan peluang peningkatan karier yang menguntungkan pekerja dan beradaptasi dengan dinamika pasar tenaga kerja yang berubah. 

2. Menetapkan kerangka kerja, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, hingga menyediakan akses ke perlindungan sosial

Suasana Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 di Indore, India, Jumat (21/7/2023). (Dok. Kemnaker)

Kedua, perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja gig dan dan ekonomi platform. Ia berpandangan, cakupan perlindungan sosial bagi pekerja gig dan ekonomi platform ini semakin penting karena pertumbuhannya yang pesat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, seiring perkembangan gig economy, penting untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi munculnya bentuk dan skema baru untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan pekerja gig (pekerja tidak tetap berdasarkan proyek atau dengan jangka waktu tertentu).

"Oleh karena itu, kita harus menetapkan kerangka kerja yang memperjelas status kepegawaian mereka, mengutamakan K3, menjamin perlakuan yang adil, dan menyediakan akses ke perlindungan sosial dan manfaatnya," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam konteks Indonesia, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan platform, dan perwakilan pekerja untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak dan kesejahteraan pekerja gig.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan langkah yang patut diacungi jempol untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja tersebut.

Baca Juga: Kemnaker Dorong Lulusan dari Luar Negeri Berkontribusi di Tanah Air

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya