TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mas Dhito Ingatkan Bansos Tidak untuk Sanak Saudara

Verifikasi dan validasi itu menjadi kunci

Dok. Pemkab Kediri

Kediri, IDN Times -- Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan tegas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran. 

Mas Dhito, panggilan akrab bupati Kediri itu memastikan penyaluran bantuan sosial tidak untuk kalangan keluarga terdekat perangkat. Sebagaimana isu yang selama ini sering muncul, penerima bantuan merupakan keluarga dekat perangkat.

"Saya minta dan menghimbau bagi teman-teman kepala desa, perangkat desa, RT, RW untuk tidak memberikan bansos kepada keluarga atau sanak saudaranya. Kecuali yang bersangkutan memang betul-betul membutuhkan," tegas Mas Dhito.

1. Akan melakukan verifikasi dan validasi

Dok. Pemkab Kediri

Pernyataan itu disampaikan Mas Dhito saat memimpin rapat penyaluran BLT BBM di Pemkab Kediri pada Selasa (27/9/2022). Dia pun mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih teliti dalam penyaluran bantuan sosial.

"Hati-hati dalam menentukan penerima bantuan sosial," pesan Mas Dhito.

Mas Dhito mengungkapkan, saat ini jumlah aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan komplain terkait jalan. Bahkan, dikatakan dalam sehari bisa mencapai 50 aduan.

Supaya penyaluran bantuan sosial itu tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan terkait data penerima bantuan sosial. Rencana verifikasi dan validasi kelayakan penerima bantuan sosial itu akan dimulai 17 sampai 31 Oktober 2022. 

Dalam pelaksanaan verifikasi itu, Mas Dhito meminta pemerintah Kabupaten menyiapkan tim untuk melakukan verifikasi ulang. Dikhawatirkan, bilamana data yang diterima dari desa langsung dikirimkan ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang, masih terjadi penyaluran tidak tepat sasaran.

Sementara itu, dalam rapat sore itu dari 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri diketahui masih ada 107 desa yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM. Sebanyak 107 desa itu tersebar di 26 kecamatan.

2. Meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM

Dok. Pemkab Kediri

Dari data itu, paling banyak di Kecamatan Mojo sebanyak 20 desa, kemudian Kecamatan Plemahan sebanyak 16 desa. Kecamatan Puncu 8 desa, Kecamatan Gurah, Kayen Kidul, Pare dan Plosoklaten masing-masing 6 desa.

Dari data desa yang belum mengirimkan verifikasi BLT BBM itu, ada kecamatan yang semua desanya belum mengirimkan verifikasi. Mas Dhito menyayangkan hal itu, pihaknya pun menginstruksikan kepada Inspektorat dan DPMPD mengingatkan camat yang bersangkutan.

Mas Dhito meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Dia meminta tidak lebih dari tanggal 17 Oktober verifikasi BLT BBM itu harus selesai.

"107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja,"  tuturnya.

Dalam proses verifikasi itu, Mas Dhito meminta  kepolisian, kejaksaan dan inspektorat membantu dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi dan mengawal supaya bantuan sosial tepat sasaran.

Mas Dhito kembali meminta dalam proses verifikasi itu ada penekanan bahwasanya tidak diperbolehkan kepala desa, perangkat desa, RT maupun RW memberikan bantuan kepada keluarga atau sanak saudaranya.

"Kecuali memang betul-betul membutuhkan dan harus dilampiri bukti," bebernya.

Kembali, Mas Dhito menegaskan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan penyaluran BLT BBM. Masyarakat yang boleh menerima bantuan merupakan mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) satu.

Topik:

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya