Pemprov Banten, Bank Banten, dan Kejati Jalin Kerja Sama Bidang Hukum

2. Provinsi Banten harus dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri

Eben juga menyampaikan, Provinsi Banten harus dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri, dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sejumlah 7 Triliun dan pada tahun 2022 berjalan sejumlah 4 Triliun lebih, data tersebut berbanding lurus dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Banten yang berada di peringkat 5 (lima) nasional.

“Provinsi Banten dengan segala potensi, keunggulan dan sumber dayanya justru dikapitalisasi oleh bank lain yang bukan Bank Banten,” tutur Eben.

Dirut Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan, “Dalam rangka mengoptimalisasi PAD di Provinsi Banten perlu adanya keterkaitan antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat yang terhubung dalam ekosistem perekonomian daerah Banten yang dikelola oleh Bank Banten sebagai bank daerah setempat, agar menjadi tuan rumah di provinsinya. Serta dengan pendampingan dan pengawasan oleh Kejati Banten.” ujar Agus.

Setelah dilaksanakan penyerahan surat Gubernur ke Kejati, Eben menegaskan akan berkolaborasi dengan Bank Banten dan Pemprov Banten untuk melakukan pertimbangan hukum untuk merealisasikan pemisahan Bank Banten dari PT. BGD.

Di kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, menambahkan, langkah pemisahan Bank Banten dari PT. BGD dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Dalam rangka pemisahan Bank Banten dari PT. BGD, memerlukan pendampingan hukum agar prosesnya akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Maka saya mengajukan permohonan pendampingan untuk kemudian mendapatkan pertimbangan hukum,” tambahnya.