Pengesahan Perjanjian MLA Dukung Kerja Sama Hukum RI dan Rusia
Perjanjian MLA memiliki arti penting bagi kedua negara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan DPR baru saja membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA).
Pembahasan tersebut dilakukan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta Komisi III DPR dalam Rapat Kerja yang dilakukan pada Rabu, 1 September 2021 di Gedung DPR RI. Pembahasan akan dilanjutkan pada Senin, 6 September 2021 dan dibahas di tingkat paripurna pada Selasa, 21 September 2021.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menyampaikan arti penting pengesahan Perjanjian MLA antarkedua negara yang ditandatangani pada 13 Desember 2019 di Moskow, Rusia.
Pengesahan Perjanjian MLA diharapkan akan semakin memperkuat kerja sama di bidang hukum guna mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan berupa perampasan aset hasil tindak pidana. Perjanjian ini juga dapat mengatasi perbedaan sistem hukum terutama hukum acara pidana yang diterapkan oleh kedua negara.
Baca Juga: Kemenkumham Segera Renovasi Lapas Tangerang Blok C Usai Terbakar
1. Perjanjian MLA mendukung upaya pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia terjalin sejak
1950. Federasi Rusia memiliki peran strategis mengingat posisinya sebagai salah satu
negara G20 dan memiliki pengaruh geopolitik dan geoekonomi yang penting di kawasan
Eropa Timur.
Federasi Rusia juga termasuk mitra dagang Indonesia terbesar di kawasan
Eropa Timur. Kerja sama penegakan hukum melalui MLA bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap investor dan pelaku usaha baik oleh asing di Indonesia maupun pelaku usaha Indonesia di luar negeri.
Selain itu, Yasonna menegaskan bahwa Perjanjian MLA antara Republik Indonesia dan
negara-negara strategis seperti Federasi Rusia ini akan mendukung upaya pemerintah untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
FATF merupakan organisasi antarpemerintah dunia untuk menetapkan standar dan memastikan pelaksanaan yang efektif terhadap upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
Keanggotaan Indonesia dalam FATF akan meningkatkan persepsi positif terhadap Indonesia, sehingga dapat lebih menarik sebagai negara tujuan bisnis dan investasi.
“Hal ini sejalan dengan salah satu Rekomendasi FATF untuk memastikan agar negara-negara memiliki perjanjian, pengaturan, dan mekanisme untuk meningkatkan kerja sama di bidang bantuan hukum timbal balik.” ungkap Yasonna.
Editor’s picks
Baca Juga: Kemenkumham Bagi 46 Ribu Paket Sembako buat Warga Terdampak COVID-19