Bawaslu: Petahana Jangan Salahgunakan Bansos untuk Urusan Politik 

2. Bansos rentan dengan konflik kepentingan politik praktis

Abhan menjelaskan, dari 270 daerah yang mengikuti Pilkada 2020, sebanyak 200 orang di antaranya akan mencalonkan lagi sebagai kepala daerah. Oleh sebab itu, persoalan bansos disinyalir akan menimbulkan banyak konflik kepentingan, jika tidak mendapat pengawasan maksimal.

“Nanti (Kemendagri) seandainya menjatuhkan sanksi dan segala macem karena ini masuk wilayah UU Nomor 23 Tahun 2014, wilayah undang-undang pemerintah daerah penerapan Pasal 71 dan sebagainya dalam pilkada belum bisa, karena belum ada penetapan paslon,” ujar dia.