Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan Swasta
Pembangunan proyek dinilai bertentangan dengan konservasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Warga Pulau Komodo menceritakan keluh kesah mereka atas dibangunnya sejumlah proyek di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Mereka menilai, pemerintah tidak adil karena hanya mementingkan pihak swasta.
Warga Pulau Komodo, Alimudin menuturkan, mereka hidup saling berhimpitan di lahan seluas 17 hektare yang ditempati oleh dua ribu penduduk. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan lahan yang diberikan kepada pihak swasta. Mereka diberikan lahan ratusan hektare oleh pemerintah untuk membangun proyek di kawasan TNK.
Baca Juga: Pembangunan Komodo Diklaim Sudah Direstui, Begini Isi Surat UNESCO
1. Alasan konservasi tidak berlaku untuk perusahaan pengembang
Alimudin menilai, hal itu sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah kepada warga Pulau Komodo, sebab menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah leluhur mereka sejak ratusan tahun yang lalu.
“Miris gak coba, pemerintah gak adil hanya pentingkan swasta. Ketika (warga) gak boleh begini (perluas permukiman) karena alasan konservasi, tapi alasan konservasi tidak berlaku untuk perusahaan,” kata Alimudin saat dihubungi IDN Times, Selasa (27/10/2020).
Baca Juga: KLHK Klaim Pembangunan Jurassic Park Komodo Patuhi Kaidah Konservasi