Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengapresiasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020). Penangkapan Edhy diduga terkait izin ekspor benih lobster.
Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan, pihaknya sudah lama melihat indikasi kecurangan terkait kebijakan ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 12 Tahun 2020, sejak Edhy mulai menjabat sebagai Menteri KKP.
"Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini,” kata Susan saat dihubungi IDN Times, Rabu (25/11/2020).
Baca Juga: Profil Edhy Prabowo, Tangan Kanan Prabowo Subianto yang Ditangkap KPK
1. Permen 12 Tahun 2020 pembahasannya dinilai tertutup dan tidak melibatkan nelayan
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman) Menurut Susan, Permen 12 Tahun 2020 tidak memiliki kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.
Bahkan, pembahasannya cenderung tertutup, serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.
“Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Statusnya pada 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited,” tutur Susan.
2. Perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster dikuasai elite politik
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman) Yang lebih merugikan nelayan, kata Susan, adalah terkait penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi sejumlah elite partai politik. Dalam hal ini, KKP hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap semata.
Keterlibatan sejumlah nama elite partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang akan meningkat jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas.
“Ada kriteria yang tidak jelas dalam penetapan perusahaan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh KKP, karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” ujar Susan.
3. Fahri Hamzah hingga Hashim Djojohadikusumo terlibat dalam ekspor benih lobster
Fahri Hamzah dan Fadli Zon memberikan keterangan pada pers setelah Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara pada Kamis (13/8/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Berdasarkan catatan KIARA, sebanyak 70 persen perusahaan yang diberikan izin ekspor benih lobster oleh KKP adalah milik sejumlah elite partai politik di Tanah Air. Misalnya saja Politikus Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah di bawah bendera PT Nusa Tenggara Budidaya.
Berikutnya ada nama Hashim Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dengan PT Bima Sakti Mutiara. Mereka berdua adalah adik dan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Ini kaitannya dengan modal politik. Ini bener-bener urusannya politik karena emang biaya politik kita mahal, jadi (ekspor benih lobster) ini yang menjadi bancakannya,” tutur Susan.
Berikut ini daftar elite politik yang terlibat dalam ekspor benih lobster:
1. Fahri Hamzah (politikus Gelora Indonesia) PT Nusa Tenggara Budidaya
2. Hashim Djojohadikusumo (petinggi Gerindra) PT Bima Sakti Mutiara
3. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (petinggi Gerindra, anak Hashim Djojohadikusumo) PT Bima Sakti Mutiara
4. Iwan Darmawan Aras (politikus Gerindra) PT Agro Industri Nasional
5. Eka Sastra (politikus Gerindra) PT Agro Industri Nasional
6. Sakti Wahyu Trenggono (Wakil Menteri Pertahanan) PT Agro Industri Nasional
7. Sugiono (petinggi Gerindra) PT Agro Industri Nasional
8. Sudaryono (petinggi Gerindra) PT Agro Industri Nasional
9. Rauf Purnama (petinggi Gerindra) PT Agro Industri Nasional
10. Dirgayuza Setiawan (petinggi Gerindra) PT Agro Industri Nasional
11. Hariyadi Mahardika (petinggi Gerindra) PT Agro Industri Nasional
12. Simon Aloysius Mantiri (politikus Gerindra) PT Agro Industri Nasional.
4. KIARA minta KPK usut tuntas kasus korupsi di KKP
Lima Pimpinan KPK baru (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Atas dasar itu, KIARA mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam kebijakan ekspor benih lobster, yang telah dikeluarkan Menteri KKP Edhy Prabowo.
“KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata Susan.
Baca Juga: Profil Edhy Prabowo, Tangan Kanan Prabowo Subianto yang Ditangkap KPK
