Jokowi Minta Dukungan untuk Percepat Pengesahan Omnibus Law
Omnibus Law dinilai akan menjawab tantangan global
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo mengatakan, Indonesia mengalami obesitas regulasi sehingga mempersulit langkah pemerintah untuk merespons perubahan dunia yang sangat cepat.
Jokowi menyebut, setidaknya ada 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah yang sangat menyulitkan, sehingga perlu penyederhanaan undang-undang.
Baca Juga: Jokowi Hadiri Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Konstitusi
1. Jokowi sebut undang-undang yang ada saat ini terlalu kompleks
Oleh sebab itu, ia meminta dukungan kepada sejumlah lembaga negara dan masyarakat untuk mempercepat terbentuknya Undang-Undang Omnibus Law.
“Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari Perpu, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda,” kata Jokowi saat menghadiri sidang laporan tahunan MK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Baca Juga: INDEF Minta Pemerintah Tinjau Aturan Upah per Jam Dalam Omnibus Law