Menkes: Vaksinasi Tidak Akan Dilakukan Sebelum Keluar Izin BPOM
Fatwa MUI juga jadi pertimbangan pemerintah memulai vaksin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan vaksinasi COVID-19 sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin darurat penggunaan atau emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin asal perusahaan Tiongkok, Sinovac.
“Gak mungkin kita vaksinasi kalau izin BPOM belum keluar. Kalau belum ada hitam-putih dari BPOM soal efikasinya, kita tidak akan jalankan,” kata Budi di program Mata Najwa yang mengangkat tema Beres-Beres Kursi Menkes, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Vaksin COVID-19 di Dunia
1. Distribusi vaksin sebagai antisipasi jika izin BPOM sudah dikeluarkan
Terkait dengan distribusi vaksin ke 34 provinsi yang sudah dilakukan pemerintah, Menkes menjelaskan, bahwa hal tersebut adalah sebagai antisipasi jika BPOM sudah memberikan izin.
Dengan demikian, pemerintah sudah punya timeline sendiri agar penanganan pandemik bisa tercapai dengan baik. Sementara tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama sebagai penerima vaksin COVID-19.
“Nakes itu tentara kita yang tiap hari terekspos ke virus. Kalau tidak ada mereka tidak mungkin kita menang dari pandemi ini,” ujar mantan Dirut Bank Mandiri tersebut.
Baca Juga: Jokowi Targetkan 5,8 Juta Vaksin Dikirim ke Daerah Selama Januari