Ormas Hingga Akademisi Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja ke MK

1. PBNU menilai uji materi ke MK adalah cara yang elegan ketimbang unjuk rasa

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menilai UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

Menurut dia, undang-undang tersebut hanya menguntungkan konglomerat dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Oleh sebab itu, NU menentang keras setiap pasal yang merugikan.

“Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” kata Said Aqil seperti dikutip dari laman website nu.or.id.

Said Aqil mengungkapkan, warga NU harus punya sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversial itu. Sikap itulah yang nantinya akan menemukan jalan keluar.

“Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” ujarnya.

Said Aqil menilai, UU Cipta Kerja menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengajukan judicial review ke MK.

“Kita harus melakukan judicial review, harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan, bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tuturnya.