Politik Uang Diprediksi Jadi Akar Masalah Pilkada Serentak 2020

2. Bawaslu minta pelaku politik uang dijerat sanksi yang lebih berat

Dewi menjelaskan, politik uang sangat berpotensi merusak kemurnian pelaksanaan hak pilih. Pelaku politik uang harus dijerat sanksi yang lebih berat agar menimbulkan efek jera.

“Memang salah satu politik hukum pidana kita di Pilkada ini ingin memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang makanya pengaturan subjek, penghilangan pengaturan di setiap tahapan dan juga sanksi yang berat diharapkan bisa memberikan efek jera pada Pilkada 2020,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu tersebut.