Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi 8 DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, hal tersebut sangat kontraproduktif, mengingat radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang.
Baca Juga: Soal Cadar, Hamka Haq: Tak Masalah, Asal Tidak Anti Pancasila
1. PKB minta Menag tidak ucapkan pernyataan kontroversi lagi
Rapat Kerja Komisi 8 DPr dan Menteri Agama (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia) “PKB ingin ide yang partikular itu tidak dilontarkan oleh seorang pemimpin negara atau pejabat negara, dan tidak diterapkan dalam domain yang dihuni oleh lintas keyakinan, itu kata kuncinya,” kata Maman saat Rapat Kerja antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
2. Kemenag diminta belajar dari BNPT
(Wadah Pegawai KPK bertemu dengan Kepala BNPT) Dokumentasi Wadah Pegawai KPK Kalau Kementerian Agama ingin fokus mengatasi bahaya radikalisme, Maman mengimbau agar Kemenag banyak belajar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukan malah mencampuri cara berpakaian seseorang.
"Sebenarnya isu radikalisme itu tidak ada hubungan dengan cikrang, tidak ada kaitan dengan cadar. Apalagi cingkrang hari ini jadi mose. Jadi bukan masalah radikalisme. sebaiknya Pak Menteri berkoordinasi juga hasil penelitian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu menunjukkan tidak ada kaitan," kata Maman.
Dia menambahkan, "kalau pun ada 1 atau 2 orang itu oknum. Jadi saya minta cara komunikasi publik diperbaiki. Jangan demokrasi diisi oleh kegaduhan atau noise, tapi oleh voice. Harus suara yang substansional,” ujar Maman.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Menag diminta menjadi pelopor institusi yang bersih
Selain itu, Maman juga meminta agar Menag lebih meningkatkan pengawasan di institusinya, terutama terkait anggaran. Ia berharap, Kemenag dapat menjadi pelopor pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Saya gak ingin ada yang bertanya, kenapa sih di Kemenag masih ada yang korupsi? Tiba-tiba teman saya jawab, “oiya Kementerian Agama orang yang paham agama. korupsi itu dosa dan mereka tahu persis bagaimana cara bertobat dari dosa itu,” harapnya.
Baca Juga: Legislator PAN di DPR Minta Menag Fachrul Razi Belajar Agama Lagi
