Setahun Pandemik, Apa yang Dilakukan Parpol untuk Atasi COVID-19?
Apakah parpol juga membentuk satgas COVID-19?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hari ini Selasa, 2 Maret 2021, tepat satu tahun pandemik COVID-19 masuk ke Tanah Air usai Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan dua warga Depok positif terpapar COVID-19.
Selama setahun ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi pandemik virus corona, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggerakan seluruh lembaga negara untuk kerja sama menangani wabah ini, tak terkecuali partai politik. Lantas, apa saja peran parpol mengatasi COVID-19 selama setahun masa pandemik ini?
Baca Juga: Setahun Pandemik, 4 Hal Kontroversial Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
1. PSI imbau kadernya untuk menyumbangkan setengah gaji untuk penanganan pandemik COVID-19
Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kesehatan Christian Widodo mengatakan, partainya sangat berperan aktif dalam penanganan pandemik COVID-19 di Tanah Air. Bahkan, DPP PSI meminta seluruh kadernya yang menjabat anggota DPRD untuk menyumbangkan setengah dari gaji mereka untuk penanganan pandemik.
“Jadi mulai awal COVID-19 ini masuk Indonesia, kita disuruh menyumbangkan gaji setengah anggota DPRD PSI di seluruh Indonesia disumbangkan,” kata Christian yang juga anggota DPRD Provinsi NTT ini saat dihubungi IDN Times, Senin (2/3/2021).
Kendati, dia juga mengaku bahwa PSI tidak secara khusus memiliki gugus tugas COVID-19, baik di tingkat DPP hingga DPW. Namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi PSI untuk ikut bergerak dalam penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia.
“Kami dari pusat sampai daerah diinstruksikan bagikan masker, sosialisakan 3M,” ujarnya.
Ketua DPW PSI NTT ini juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Menurut PSI, vaksinasi adalah salah satu cara pemerintah untuk menyelesaikan pandemik di Tanah Air.
“Kalau ada vaksin untuk masyarakat umum, kita semua harus vaksin. Tapi vaksin tidak serta merta kita berkumpul, tapi tetap taat protokol kesehatan, karena vaksinasi harus 2 kali agar ada kekebalan maksimal, 2-3 bulan baru dapat antibodi. Selama periode itu harus tetap patuh protokol kesehatan,” imbaunya.
Baca Juga: Setahun Pandemik, Bagaimana Peringkat COVID-19 Indonesia di Dunia?