TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

4 Fraksi DPRD DKI Walk Out saat Rapat Paripurna Bersama Anies, Kenapa?

Rapat dihadiri Gubernur Anies Baswedan

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di tengah pandemik COVID-19 (Dok. IDN Times/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (NasDem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Golongan Karya (Golkar) walk out dari ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta saat agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD).

Keempat fraksi itu keluar usai melancarkan protes dalam rapat yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Kenapa mereka keluar dari ruangan rapat?

Baca Juga: Kasus COVID-19 Jakarta Naik Terus, DPRD DKI: Pak Anies Sudah Benar

1. Golkar merasa hasil reses anggota dewan tidak dijalankan

Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi E, Basri Baco (IDN Times/Aryodamar)

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco melakukan interupsi saat Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD). Basri mengaku kecewa karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata dia, Senin (7/9/2020).

2. Fraksi PAN berharap tidak ada kejadian seperti ini dalam rapat-rapat anggota dewan lainnya

DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Aryodamar)

Kemudian, Sekretaris Fraksi PAN Oman Rakinda juga melayangkan kekecewaan fraksinya di dalam forum. Dia berharap tidak lagi hal yang terjadi seperti rapat paripurna kali ini.

"Untuk itu, izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," ucap Oman, berpamitan.

3. PSI tolak pertanggung jawaban APBD 2019

Anggara Wicitra dan Anthony Winza Probowo PSI (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Fraksi PSI pun juga menolak laporan dari Anies itu.

"PSI juga menolak tentang pertanggung jawaban APBD 2019," kata dia.

Baca Juga: Positivity Rate DKI 10 Persen, DPRD: Harus Berani Kunci Jakarta Lagi! 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya