400 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah Berpotensi Jadi Celah Korupsi
Setiap kementerian/lembaga bisa punya 24 ribu aplikasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menganggap, maraknya aplikasi milik pemerintah berpotensi menimbulkan pemborosan negara. Hal itu bahkan dinilai berpotensi memunculkan celah korupsi.
Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan pun menyebut, pihaknya mendorong transformasi digital yang lebih efisien, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini didorong karena setiap daerah punya sistem perencanaan keuangan masing-masing yang tidak terintegrasi dengan pusat.
"Yang hendak dicapai dari SIPD adalah integrasi keuangan dari desa ke daerah dan daerah ke pusat. Karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi umum yang dapat digunakan seluruh daerah agar terintegrasi pula ke pusat,” ujar Pahala dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (15/7/2022).
Baca Juga: Dorong Transformasi Digital, Pemerintah Siapkan Rp25,4 Triliun
1. SIPD dinilai bisa tutupi celah penyelewengan
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu mengatakan, Stranas PK juga melihat korupsi anggaran sering terjadi sejak tahap perencanaan. Menurutnya, saat proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan transparan, maka intervensi dari pihak-pihak luar pasti terjadi.
Oleh sebab itu, dia menilai jika adanya satu aplikasi umum seperti SIPD, diharapkan dapat menutup celah penyelewengan.
“Melalui SIPD, akan ada satu dasbor nasional untuk melihat dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini akan menyediakan data dan informasi tentang proses perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan maupun informasi tentang hasil pembangunan sehingga kita bisa mengetahui misalnya berapa ribu km jalan atau berapa banyak sekolah yang sudah dibangun," jelas Pahala.
Baca Juga: Sri Mulyani Akui Situs Pemerintah Sering Kena Serangan Hacker