Anggota DPR Laporkan Gubernur Papua Barat ke KPK

1. Gubernur Papua Barat harus bayar kompensasi ganti rugi Rp150 miliar

Rico yang merupakan anggota Fraksi Partai NasDem mengatakan laporan itu dibuat karena ada indikasi kerugian negara atas tindakan Pemprov Papua Barat. Sebab, Pemprov Papua Barat dinilai telah mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Son.

Dalam salinan putusan PN Sorong yang dilampirkan Rico, Dominggus selaku tergugat diwajibkan membayar kompensasi ganti rugi Rp150 miliar kepadanya selaku penggugat. Selain itu, ia juga melampirkan tiga surat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang meminta agar Pemprov Papua Barat segera melaksanakan kewajibannya kepada Rico.

Dalam putusan PN Sorong itu, kata Rico, disebutkan pembayaran dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah, terhitung sejak ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian dan paling lama tahun anggaran 2021.

"Jika dalam jangka waktu satu tahun berjalan sejak kesepakatan perdamaian ini pihak Gubernur Papua Barat selaku tergugat tidak melaksanakan pembayaran maka dikenakan bunga denda 6 persen per tahun berjalan," ujarnya dalam keterangan tertulis.