TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anies Izinkan DWP dan Beri Penghargaan Diskotek, FPI: DKI Pro Maksiat

FPI minta izin diskotek dan kegiatan DWP dicabut

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena mengizinkan penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) dan memberi penghargaan pada Diskotek Colosseum dalam beberapa hari terakhir.

"Sebagai ormas Islam, FPI perlu menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang kami nilai pro-maksiat, atau setidaknya maksiat friendly," ujar dia melalui keterangan tertulis, Senin (16/12).

Baca Juga: Pagelaran DWP akan Didemo Ormas, Polri Kerahkan 597 Personel

1. Penyelenggaraan DWP dinilai merusak anak muda

Meriahnya Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/12). (IDN Times/Uni Lubis)

FPI menyayangkan izin penyelenggaraan DWP yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 13-15 Desember 2019. Menurut Sobri, ajang festival musik tahunan itu dikenal sebagai kegiatan yang berpotensi merusak anak muda, karena banyak hal yang diharamkan agama.

"Umat Islam DKI Jakarta menjatuhkan pilihan kepada Anda (Anies) saat pemilihan Gubernur 2017 yang lalu, karena ingin ada perubahan orientasi pembangunan dari yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, PAD yang tinggi, kehidupan dunia yang glamour, diubah menjadi indeks pembangunan yang Iebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius, takut kepada Allah dan nyaman bagi umat semua agama," ujar dia.

2. FPI sayangkan penghargaan Pemprov DKI pada Diskotek Colosseum

IDN Times/Vanny El Rahman

Selain penyelenggaraan DWP, FPI juga menyayangkan pemberian penghargaan Pemprov DKI Jakarta pada Diskotek Colosseum. Menurut dia keberadaan tempat hiburan malam itu tak ada manfaatnya bagi pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa.

"Umat Islam di Jakarta sampai saat ini masih percaya kepada Bapak Anies Baswedan, untuk mewujudkan kehidupan di Jakarta yang berdasarkan sejarah berdirinya adalah merupakan kota yang penuh dengan nilai religius dari seorang Fatahillah, dan penuh perjuangan dalam melawan berbagai bentuk kemungkaran sebagaimana dalam riwayat Pitung," kata Sobri.

3. FPI menuntut Anies cabut izin tempat hiburan malam dan kegiatan hiburan yang memfasilitasi kemaksiatan

Ketua Umum FPI Sobri Lubis dalam jumpa pers soal kasus pimpinan FPI Rizieq Shihab di Arab Saudi. (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)

Sobri juga menuntut Anies agar segera mencabut izin tempat dan kegiatan hiburan yang menurut dia memfasilitasi kemaksiatan, serta menghentikan pemberian penghargaan pada tempat hiburan malam.

"Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku gubernur DKI saat ini, me-review berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang berkembang nya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, dengan konsultasi kepada alim ulama," ujar dia.

Baca Juga: DWP 2019 Dianggap Maksiat, Ketua DPRD DKI: Ini Kota Bos!

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya