Pagelaran DWP akan Didemo Ormas, Polri Kerahkan 597 Personel
instagram.com/djakartawarehouseproject
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kendati diancam akan didemonstrasi oleh dua ormas agama, namun penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) terus berjalan. Pagelaran musik bergenre electronic dance music (EDM) itu rencananya dimulai pada Jumat malam (13/12).
Pada tahun ini DWP kembali digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara, tahun lalu acara tersebut digelar di Bali.
Lalu, bagaimana persiapan polisi untuk mengamankan jalannya DWP dari aksi demo dua ormas agama itu? Kapolres Jakarta Pusat Kombes (Pol) Harry Gunawan memastikan penyelenggaraan DWP akan berlangsung aman. Sebab, mereka menurunkan 597 personel untuk mengamankan acara musik yang digandrungi anak muda itu.
"Kita akan mulai hari ini (pengamanan). Kemarin kami juga sudah ke lokasi. Kami juga sudah sampaikan kalau mau menyampaikan aksi unjuk rasa silakan diperbolehkan, asal tidak mengganggu arus lalu lintasi," kata Harry ketika memberikan keterangan pers di Balai Kota DKI Jakarta pada siang ini.
Polri juga meminta agar aksi unjuk rasa tidak menimbulkan keributan atau kericuhan. Pihak kepolisian wajib mengamankan acara DWP, karena kegiatan tersebut diberikan izin penyelenggaraannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu, di mana Polri akan menempatkan personel dan menjaga agar penyelenggaraan DWP tetap berjalan lancar hingga hari Minggu mendatang?
1. Polisi sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Satpol PP untuk mengamankan DWP
IDN Times/Margith Juita DamanikMenurut Harry, Polri telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Satpol PP. Personel Polri nantinya akan disebar di beberapa titik.
"Ada yang mengenakan pakaian preman dan bekerja sama dengan Satpol PP. Tapi, ada yang mengenakan pakaian dinas dan berkoordinasi dengan panitia. Jadi, sudah ada bagiannya masing-masing," tutur Harry.
Ia pun meminta kepada ormas yang hendak berunjuk rasa di JI Expo agar tidak memblokade jalan masuk.
"Kalau memblokade itu namanya bukan unjuk rasa. Harus dibedakan yang namanya unjuk rasa dan blokade. Itu ada aturannya masing-masing," kata dia lagi.
Baca Juga: DWP 2019 Dianggap Maksiat, Ketua DPRD DKI: Ini Kota Bos!
2. Penyelenggara DWP sudah berjanji menyelenggarakan acara musik sesuai aturan hukum
Editor’s picks
(Djakarta Warehouse Project 2018 di Bali) IDN Times/Rosa FoliaSementara, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali mengaku sudah mendapat jaminan bahwa penyelenggaraan DWP akan mematuhi aturan hukum. Artinya, tidak akan ada pesta narkoba seperti yang dikhawatirkan oleh sekelompok orang.
"Nanti dalam pelaksanaannya kegiatan DWP harus menaati semua aturan khususnya terkait soal larangan narkoba dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada," kata Alberto.
Komitmen itu, Alberto melanjtkan, telah diberikan oleh penyelenggara dalam bentuk tertulis. Pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan bisa saja mencabut izin yang sudah diberikan bila ditemukan bukti telah terjadi pelanggaran.
"Kami Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin acara," kata dia lagi.
3. Kegiatan DWP merupakan program unggulan untuk menarik turis mancanegara ke Jakarta
(Ilustrasi Djakarta Warehouse Project) www.djakartawarehouseproject.comKendati ada yang tak setuju mengenai penyelenggaraan DWP, namun Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menepis bahwa acara tersebut menjadi salah satu program unggulan tahunan yang dimiliki ibukota. Sebab, acara itu dapat menarik turis mancanegara untuk datang ke Indonesia.
"Diharapkan dengan kehadiran banyak wisatawan, Jakarta bisa menjadi satu destinasi unggulan dunia yang akhirnya dalam kegiatan ini berdampak memberikan manfaat pada perekonomian Jakarta," kata Alberto ketika memberikan keterangan pers pada siang tadi.
Selain itu, nilai pajak yang bisa disetor kepada Pemprov DKI Jakarta dari acara tersebut tergolong tinggi. Alberto memberikan hitung-hitungan pada DWP 2017, total pajak yang bisa diraup dari dua hari penyelenggaraan acara mencapai Rp10 miliar.
"Pada 2017 untuk minum tadi (dikenakan pajak) sebesar Rp2,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari dan untuk (pajak) hiburan yang kurang lebih Rp7,5 miliar. Jadi, total dua hari penyelenggaraan menghasilkan sebesar Rp10 miliar," ujarnya lagi.
Sementara, dua ormas agama rencananya akan berunjuk rasa dimulai hari ini di depan pintu masuk JI Expo Kemayoran menuju acara.
Baca Juga: DWP Dapat Penolakan, PKS: Bukan karena Tak Suka Lalu Dilarang
Berita Terkini Lainnya
