Kasus Pengadaan Helikopter AW-101, KPK akan Koordinasi dengan TNI AU
Tersangka Irfan Kurnia Saleh diduga rugikan negara Rp224 M
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan TNI AU dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan Helikopter TNI AU. Dalam kasus ini, KPK telah menahan tersangka Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri.
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, bahwa koordinasi itu wajib dilakukan. Sebab, hal itu diatur dalam Pasal 8 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Disebutkan bahwa KPK tugasnya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: KPK Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Helikopter AW-101 TNI AU
1. Firli sebut akan laksanakan Undang-Undang yang berlaku
Firli menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk membahas penanganan perkara. Sebab, KPK punya kecukupan bukti untuk mengusut kasus ini, namun TNI AU menghentikan penyidikan ini.
"Tentu kita harus laksanakan amanat undang-undang itu," kata Firli.
Baca Juga: KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 TNI AU