TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ketum PAN Curhat ke Firli soal Ambang Batas Capres, Minta Dibantu KPK

PAN menilai ambang batas capres bikin pemilu tak demokratis

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengeluhkan syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Ia berharap dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong pemerintah menghapus syarat tersebut.

"Itu (ambang batas pencalonan presiden) enggak bagus. Tadi saya sampaikan, 'pak ketua, tolong KPK juga mendorong' karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-sayarat itu ditiadakan," kata Zulkifli saat ditemui di Gedung KPK ACLC, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2022).

Baca Juga: Deretan Tokoh yang Gugat Ambang Batas Presiden 20 Persen ke MK

1. Zulkifli Hasan sebut ambang batas capres gak demokratis

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Zulkifli mengatakan bahwa partainya di parlemen pernah berupaya mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapus, namun gagal. Menurutnya, pemberian syarat 20 persen membuat pemilu menjadi tidak demokratis.

"Iya, kan kita itu demokratis, tapi kan kalau disyarat enggak demokratis dong, kurang, itu jadi transaksional kita," ujarnya.

Baca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Kampanye Politik Dibiayai Negara

2. PAN berharap kampanye dibiayai negara

Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (IDN Times/Aryodamar)

Ia juga tidak setuju dengan peiode kampanye yang lama. Zulkifli menyarankan agar kampanye dilakukan dalam waktu singkat, tapi dibiayai negara.

"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, tv-nya, iklannya, gitu ya," ujar Zulkifli Hasan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya