TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

KPK Soroti Kekayaan Para Pejabat Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Halal

APBD Pemprov DKI Jakarta besar, perlu pencegahan korupsi

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat menyoroti kekayaan fantastis sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta.  Bahkan ada pejabat DKI yang punya puluhan bidang tanah.

“Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya,” ujar Alex dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Prioritaskan Pejalan Kaki, Pemprov DKI Jakarta Kembangkan TOD

Baca Juga: Apa Kabar Program Bike Sharing Pemprov DKI Jakarta? 

1. KPK soroti sejumlah kasus korupsi di DKI Jakarta

Yoory C. Pinontoan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menyoroti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta seperti di Munjul, Rorotan, dan Cengkareng. Sebab, anggarannya besar tapi tanahnya tidak didapat.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami menindaklanjuti laporan korupsi dari masyarakat dan fantastis kerugiannya. Pengadaan tanah Munjul, Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya,” tegas Alex.

2. APBD Pemprov DKI Jakarta besar, perlu pencegahan korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi pers setelah acara PAKU Integritas yang diikuti Kemenkes di KPK pada Selasa (26/10/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Salah satu cara untuk memberantas korupsi bisa dilakukan dengan pencegahan. Alex menilai hal ini penting dilakukan di Pemprov DKI Jakarta yang memiliki APBD besar.

“Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibu kota negara, tapi besarnya APBD, lebih dari Rp80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi,” ujarnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya