TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pimpinan KPK Bantah Target Pegawai Lewat Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK memastikan TWK dilaksanakan dengan objektif

Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi panggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Sejumlah hal diklarifikasi Komnas HAM kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang hadir mewakili pimpinan lainnya.

Salah satunya mengenai dugaan adanya pegawai yang ditarget melalui TWK. Diketahui, TWK menjadi salah satu rangkaian dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Komnas HAM mempertanyakan apakah TWK ini memang menyasar atau menargetkan pada orang-orang tertentu," kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Dicecar Komnas HAM soal TWK, Pimpinan KPK Lebih Banyak Tak Bisa Jawab

1. Pimpinan KPK bantah menarget pegawai lewat TWK

(Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Usai pemeriksaan, Ghufron membantah TWK dijadikan alat untuk menarget sejumlah pegawai. Ia memastikan tes yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut dilaksanakan dengan objektif. 

"Bahkan sampai kepada perjuangan KPK untuk kemudian memperjuangan dari 75 (pegawai yang tak lolos TWK), dan akhirnya menjadi 51," kata Ghufron.

2. Tes wawasan kebangsaan dilakukan dengan sejumlah kriteria

(Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ghufron menegaskan TWK dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria. Ia pun membantah melaksanakan TWK berdasarkan nama pegawai yang ditarget. 

"Kalau target, berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," tutur Ghufron.

Baca Juga: Novel Cs Tagih Hasil TWK, KPK Sebut Masih Koordinasi dengan BKN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya