Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Tubagus Saleh Ahmadi menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok soal kelanjutan proyek reklamasi tak ada bedanya.
"Gubernur saat ini (Anies) tidak ada bedanya dengan gubernur sebelumnya (Ahok)," kata Tubagus, di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (17/6).
1. Walhi menilai langkah penyegelan Pulau Reklamasi tak berpengaruh
IDN Times/Gregorius Aryodamar P Walhi menilai langkah Anies saat menyegel Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta tahun lalu tak berpengaruh. Sebab, proses proyek reklamasi masih tetap berjalan.
"Reklamasi tetap dipaksakan oleh pemerintah saat ini. Meskipun dilakukan penyegelan tetap sama saja, masih tetap berlangsung," katanya.
Baca Juga: Begini Suasana Tiga Jam Berada di Pulau Reklamasi Jakarta
2. Walhi pertanyakan mengapa Anies tak cabut Pergub warisan Ahok
IDN Times/Gregorius Aryodamar P Walhi juga mempertanyakan mengapa Anies tak mencabut Pergub DKI Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang merupakan turunan PP nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
"Kenapa dia tidak mencabut Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016. Pergub itu kan ngomongin rancangan kota di atasnya," katanya.
3. Anies diyakini tahu Pergub itu bermasalah
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Twitter.com/AniesBaswedan Tubagus meyakini bahwa Anies mengetahui Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016 itu bermasalah. WALHI menyayangkan sikap Anies yang mengeluarkan kebijakan reklamasi.
"Seharusnya kegiatan reklamasi itu tidak boleh lagi berjalan. IMB di atasnya dan reklamasi itu tidak bisa dipisahkan. Orang kan membangun sesuatu karena sudah ada rencana dulu di atasnya mau ngapain. Bagaimana mungkin gubernur memisahkan aktivitas reklamasi dan di atasnya," tuturnya.
4. Anies tak bisa menggusur 932 bangunan
IDN Times/Gregorius Aryodamar P Anies tidak bisa menggusur 932 bangunan yang terlanjur dibangun itu karena keberadaan dua pergub tersebut, meski izin reklamasi sendiri sudah ia hentikan sejak 26 September 2018.
"Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies melalui keterangan resminya, Kamis (13/6).
Baca Juga: Kilas Balik Janji Kampanye Anies Baswedan Soal Reklamasi
