Usai Ada Dugaan Korupsi, Pemprov DKI Gak Pernah Bahas Tanah Munjul
Pemprov disebut hanya minta lakukan evaluasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Riyadi, mengungkapkan bahwa tak pernah ada lagi pembahasan mengenai pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur terkait program DP 0 rupiah setelah adanya dugaan korupsi.
Hal itu terungkap dalam sidang untuk terdakwa eks Dirut PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
“Tidak, karena masih dalam proses hukum. Kami tahu ada proses hukum. Tapi karena tahu masih ada proses hukum, kami tidak berani ngapa-ngapin,” ungkap Riyadi, usai ditanya hakim, Saifuddin Zuhri, pada Kamis (21/10/2021).
Baca Juga: Korupsi Tanah Munjul, KPK Telisik Proses Pengadaan Tanah Sarana Jaya
1. Anies dan jajarannya disebut gak pernah panggil saksi buat bahas tanah Munjul
Hakim kemudian kembali menayakan, apakah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupuan Sekretaris Daerah, Marullah Matali, pernah melakukan pembahasan mengenai pengadaan tanah munjul setelah adanya kasus korupsi. Menurut Riyadi hal itu tak pernah terjadi.
"Oh tidak. Saya gak pernah dipanggil gubernur dan sekda terkait ini," ujarnya.
Baca Juga: Program Rumah DP 0 Anies Dibahas di Sidang Kasus Korupsi Tanah Munjul