RCTI Gugat UU Penyiaran Dinilai Berpotensi Rusak Keterbukaan Informasi

2. Bila ada masalah perilaku, maka menjadi tanggung jawab pribadi

Refly mengatakan bila RCTI menuntut terkait potensi adanya pelanggaran terhadap perilaku dari orang yang menyiarkan, maka menjadi tanggung jawab pribadi. Menurut dia, hukuman yang diberikan bisa berbagai macam sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Masih bisa dikenakan dengan UU ITE, UU yang ada, hukum yang ada, KUHP juga bisa, jadi gak ada masalah," tutur dia.

"Itu seperti mau menghadang media-media alternatif melalui paltform media sosial. Kalau menurut kalau melihat yang mengajukannya korporasi semacam RCTI. Karena memang yang namanya televisi itu mulai bergeser sekarang," tambah dia.

3. YouTube dan Netflix mendapat sorotan dalam gugatan RCTI

Bahwa perkembangan internet yang begitu pesat tersebut telah melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan Over the Top (selanjutnya disebut dengan OTT). Secara sederhana OTT dapat dipahami sebagai layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi.

Adapun layanan OTT sendiri dapat dibagi menjadi paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu: (i) aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya; (ii) konten/video on demand/streaming seperti Youtube, HOOQ, IfIix, Netflix, Viu dan lain sebagainya); atau (iii) jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber dan lain sebagainya.

4. RCTI merasa dirugikan sebagai lembaga penyiaran

Sementara, dalam risalah persidangan perdana gugatannya di MK, dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020, pada 22 Juni 2020, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggugat bersama perusahaan grupnya, PT Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV). Mereka menggungat perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak RCTI mengaku dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran, karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda, unequal treatment, antara RCTI sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spectrum frekuensi radio, dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over The Top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran.

RCTI menganggap tidak ada kepastian hukum, jika memang penyiaran OTT dengan lembaga penyiaran perlakuannya berbeda. RCTI menganggap aturan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Padahal dalam sebuah siaran, lembaga penyiaran harus melalui persyaratan penyelenggaraan penyiaran seperti perizinan penyelenggaraan penyiaran, pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, pedoman perilaku siaran, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.