Pengamat: Masalah Dana Bansos Harus Diselesaikan dari Tingkat RT-RW

2. Pemerintah harus merapikan data penerima bansos

Tauhid mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi dan keakuratan data penerima bansos. Pemerintah harus saling membuka data by name, by address dan NIK.

"Kemudian terhubung dengan data-data lain seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan akses bank. Apakah benar orang-orang ini terdampak atau tidak, kan kelihatan," kata dia.

Tauhid tidak membantah pemerintah akan menghadapi kesulitan dengan bertambahnya masyarakat miskin terdampak COVID-19. Namun, hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan mengacu data yang ada sebelumnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2019, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang.

"Yang kena PHK, pendatang, dan sebagainya itu kan sekarang yang menyebabkan data itu tiba-tiba masuk verifikasi sulit di lapangan. Ini dinamis. Bulan ini hanya sekian, tapi bulan depan bisa nambah lagi," kata Tauhid.