Rapat Bersama Pemkab Mimika, KPK Soroti Aset-Pajak Pendapatan Daerah

2. Pemberantasan korupsi melalui upaya penegakan, pencegahan, dan penindakan

Sementara Kasatgas Pencegahan Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menjelaskan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK selalu mengacu pada amanat undang-undang yang di dalamnya terdapat upaya penegakan, pencegahan, dan penindakan.

"Penegakan yaitu pendidikan, untuk membangun integritas individu semua warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai swasta, pegawai negeri, dan seterusnya," terang Nurul. 

Menurutnya, satu upaya ini tentu tidak akan cukup sehingga harus dilanjutkan dengan upaya pencegahan, untuk memperbaiki sistem dan prosedur agar peluang terjadinya penyimpangan itu semakin sulit.

"Tetapi sistem apapun, prosedur apapun yang dibangun itu tidak akan dapat 100 persen menutup celah terjadinya penyimpangan. Makanya perlu juga dilakukan upaya penindakan yang dilakukan untuk melengkapi upaya-upaya yang telah dilakukan melalui upaya penyidikan, penyelidikan dan penuntutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nurul menyampaikan, berkaitan dengan kehadiran timnya di Mimika untuk upaya pencegahan, terdapat tool yang dilakukan KPK yaitu MPC. 

"MCP ini adalah intervensi dan upaya-upaya perbaikan di belakang layar, di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pengawas internal, BPBJ (Badan Pengadaan Barang dan Jasa), manajemen ASN, aset, pendapatan asli daerah, perizinan, dan keuangan desa," tuturnya. 

"Itulah sebabnya kami melakukan rapat hari ini di sini, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut penertiban aset, menyangkut di dalamnya sertifikasi, penyelesaian sengketa, penanganan P3D, penanganan sarana dan prasarana umum, optimalisasi pajak daerah. Termasuk penagihan pajak, tunggakan pajak dan tentunya perbaikan-perbaikan untuk ke depannya, dan yang terakhir MCP," lanjutnya.