Gawat: 83,9 Juta Anak Rentan Dieksploitasi

2. Hak-hak korban perdagangan orang harus terlindungi

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (PA) harus ditegakkan sebagai efek jera dan keadilan bagi korban.

Selain itu, lembaga terkait seperti Dinas Sosial juga harus mampu memberikan perlindungan komprehensif pada korban. Para pelaku dan korporasi dapat dituntut dan dikenai UU PTPPO dengan sanksi pencabutan izin usaha serta UU PA, yakni pidana maksimal 15 tahun penjara.

"Selain pemulihan fisik dan psikis, korban perdagangan harus diberikan restitusi sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi (ganti rugi). Korban juga berhak dikembalikan pada keluarga dalam keadaan aman dan tidak kembali pada lingkungan semula," tuturnya.