Aktivis Pro Perempuan Tagih RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

2. Butuh undang-undang khusus untuk melindungi korban kekerasan seksual

Selain itu, kata dia, proses pembuktian (kekerasan seksual) juga menyulitkan korban jika dilihat dari sisi hukum acara pidana. Oleh sebab itu, dibutuhkan undang-undang khusus untuk bisa melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak--secara komprehensif. "Jadi (dibutuhkan) RUU yang bisa mengatur dari hulu hingga hilir untuk memastikan kekerasan seksual bisa dihentikan," ungkapnya.

3. RUU PKS adalah persoalan hukum

Menurut Azriana, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan pada tahun 2015 telah menyerahkan hasil kajian soal kekerasan seksual dalam bentuk naskah akademik pada DPR. Mereka menyusun naskah draf RUU PKS agar dijadikan inisiatif DPR untuk mengajukan RUU PKS.

Setelah diakomidir DPR, lanjutnya, sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) sudah dilakukan oleh Komisi VIII DPR. Namun, menurut Azriana, yang diundang dalam RDPU masih belum memberi ruang yang cukup bagi bagi para pendamping korban kekerasan seksual dan pemerhati isu kekerasan seksual tersebut.

"RDPU masih lebih banyak ruangnya diberikan kepada para ahli dari tokoh-tokoh agama, padahal persoalan RUU PKS ini tidak sebatas masalah agama. Ini persoalan hukum," tandasnya.

4. Kasus kekerasan terus meningkat setiap tahun

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terus naik setiap tahun. Tahun 2017 tercatat 348.446 kasus, melonjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 259.150 kasus. Sebagian besar data tersebut bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).