Selain Kebebasan Berekspresi, Ini Alasan Lain Di Balik Kontroversi Sudrajat-Syaikhu
Sudrajat-Ahmad Syaikhu memancing polemik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Di dalam debat Pilgub Jawa Barat, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, memancing polemik dalam menutup debatnya dengan kalimat “Kalau Asyik menang, Insya Allah 2019 ganti presiden.”
Baca juga: Sudrajat-Syaikhu Pamerkan Kaos 2019 Ganti Presiden, Debat Pilgub Jabar Berakhir Ricuh
Perlu adanya pemerintah pusat yang sinkron dengan pemerintah daerah. Sehingga kalau Asyik menang, InsyaaAllah kita harus dengan kepemimpinan pemerintah pusat yang benar benar sinkron dengan kepemimpinan Jabar,” kata Sudrajat.
1. Anggap kebijakan pusat dan provinsi tak sinkron
Menurut Sudrajat, Itulah situasi demokrasi, karena ia melihat bahwa di dalam kepemimpinan provinsi itu banyak kebijakan provinsi yang dimunculkan dari kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan kebijakan provinsi.
“Sehingga kebijakan pusat akan menyulitkan pengembangan daerah. Contoh masalah hutan, dikelola perhutani, tetapi kalau udah terjadi dampak lungkungan banjir, dll itu dilimpahkan ke provinsi, seperti aturan rencana pembangunan Jabar, seperti ada pembangunan industri, pemerintah Jabar kadang tidak diajak berkonsultasi bahwa akan dibangun kawasan industri.
Baca juga: Debat Pigub Jabar: Begini Solusi Para Paslon Menjawab Persoalan Listrik