Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu dengan pimpinan partai lain, untuk melobi soal posisi kursi ketua MPR RI. Namun, Airlangga tidak spesifik menyebut partai apa saja.
"Nanti ada pembicaraan resminya," kata Airlangga di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Baca Juga: Jadi Pemenang Kedua Pileg, Golkar Incar Kursi Ketua MPR RI
1. Golkar optimis dapat kursi ketua MPR
Dua partai koalisi pendukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Golkar dan PKB saling berebut kursi ketua MPR. Golkar mengklaim pantas karena memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen. Airlangga pun kekeh kursi ketua MPR pantas menjadi jatah Golkar.
"Komunikasi lancar tetapi di parlemen kan tergantung kursi," ucap Airlangga.
2. Cak Imin juga melobi lewat Ma’ruf Amin
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak membantah dirinya meminta bantuan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Ma'ruf Amin, untuk bisa duduk di kursi ketua MPR. Hal ini disampaikan dia usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Ma'ruf.
"Pasti dong. (Soal lobi-lobi) rahasia. Ya, kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin itu di kediaman Ma'ruf, Jakarta, Jumat (5/7) lalu.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Muhaimin menuturkan, penting bagi PKB mendapatkan posisi itu. Karena, gairah agama Islam tengah meningkat, dan perlu jalan selaras dengan empat pilar kebangsaan.
3. Siapa yang pantas menempati kursi ketua MPR?
IDN Times/Hana Adi Perdana Menurut anggota DPR RI Fraksi NasDem Johnny G Plate, koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan pimpinan MPR harus merupakan koalisi kebangsaan, sebisa mungkin menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR.
Sedangkan di DPR, kata Johnny, ini dibutuhkan koalisi yang kuat. Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pasca-amendemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, sebagian kerja presiden telah berpindah ke DPR RI, terutama dalam pembuatan undang-undang.
"Semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif, sehingga dari awal pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya," ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Senin (15/7).
Baca Juga: Bertemu Ma'ruf Amin, Cak Imin Lobi Jadi Ketua MPR
