Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pembangunan proyek infrastruktur era Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang tengah disoroti dengan tajam oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga adalah proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan pembangunan LRT Palembang merugikan negara.
Lalu menurut BPN, apa penyebab proyek LRT tersebut menguras anggaran negara?
Baca Juga: Menjajal LRT Palembang di Asian Games 2018, Cepat Sampai Tujuan!
1. Biaya operasional tak sebanding dengan pendapatan
IDN Times/Gregorius Aryodamar P Tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp10 miliar, dinilai tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.
"Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra dalam keterangannya, Senin (11/2).
2. LRT Palembang merugi hingga Rp8,9 miliar
IDN Times/Nofika Dian Nugroho Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Suhendra mengatakan pembangunan LRT Palembang tidak terencana dengan baik. Hal itu, menurutnya, bahkan pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini, tentang operasional cost yang defisit,” ujarnya.
Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta tersebut, lanjut Suhendra, semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.
Kini, menurutnya, pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional Light Rail Transit (LRT) yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.
"Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang. LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," tegas mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.
Baca Juga: LRT Palembang Mogok 3 Kali, Menhub Minta Maaf
